Pendahuluan

  • Dibaca: 527 Pengunjung

PENDAHULUAN

 

Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra SKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Renstra Inspektorat berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2013-2018.

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan Program-Program Kerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan satuan kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

 

Landasan Hukum

Landasan konstitusional Renstra Inspektorat Kabupaten Klungkung adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya, landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan  yang berlaku seperti berikut.

1.            Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.            Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3.            Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

4.            Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

5.            Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.            Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7.            Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.            Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.            Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

10.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.        Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.        Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 03Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008);

13.        Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 08Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung(Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008);

14.        Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 06Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2010);

15.        Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 01Tahun 2013tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033(Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2013);

16.        Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

 

Maksud dan Tujuan

Renstra disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2013-2018.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Renstra disusun dengan maksud sebagai berikut :

1.      Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.

2.      Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.

3.      Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

4.      Sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat.

  • Dibaca: 527 Pengunjung