Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Kabupaten Klungkung telah mengusulkan 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah menuju WBK yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari 3 (tiga) OPD yang diusulkan hanya 2 (dua) OPD yang lolos untuk di Desk evaluasi Zona Integritas yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Desk Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2021 dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kabid dari 2 OPD tersebut, Kabag Organisasi serta dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, sedangkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dihadiri oleh Bapak Canggih Hangga Wicaksono, Wahyu Kusumaningtyas, ibu Anesia Ribka dan Ibu Vina Swara Larasati.
Pada Desk evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung ada beberapa penekanan yang dimohon penjelasan diantaranya penjelasan keterkaitan SOP yang sudah ada mengacu pada peta proses bisnis,agar ditampilkan jumlah pengguna layanan yang telah menggunakan aplikasi dan yang belum menggunakan aplikasi, agar dijelaskan apa yang menjadi kinerja utama dari OPD dan bagimana pimpinan menurunkan kinerja ke level bawahan, dalam SOP agar ditampilkan alur proses mulai dari awal sampai akhir, dan dijelaskan pengaruh keterkaitan pelayanan terhadap pembangunan lingkungan sekitarnya. Dari beberapa penekanan Tim Evaluator Kemenpanrb, telah dijawab dan dijelaskan panjang lebar oleh masing – masing kepala OPD._irban1
