Kegiatan monev pemenuhan data MCP dan SPI di DLHP, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, BPKAD

Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pemenuhan data MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan … Read more

Pemberian Pelatihan Pengisian Kertas Kerja Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif kepada aparatur pemerintah mengenai konsep, prinsip, dan implementasi SPIP secara terintegrasi dengan kegiatan manajemen risiko, perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pengawasan serta membantu instansi pemerintah dalam menerapkan SPIP secara efektif di seluruh unit kerja agar dapat mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung … Read more

Sosialisasi Anti Korupsi

Selasa, 17 Juni 2025Telah Dilaksanakan Sosisalisasi Anti Korupsi yang diikut oleh seluruh APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung.

Inspektorat Daerah melaksanakan Reviu data ASPAK, SISDMK, dan SATU SEHAT SISDMK

Pada tanggal 16 Mei 2025 Inspektorat Daerah terlibat dalam melaksanakan Reviu data ASPAK, SISDMK, dan SATU SEHAT SISDMK yang telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan dan menyampaikan hasil reviu kepada Dinas Kesehatan, sedangkan Bappeda menelaah rancangan proposal pemenuhan kebutuhan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan bersama dengan Inspektorat dan Bappeda menandatangani lembar pengesahan proposal usulan … Read more

EVALUASI HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

Pada hari Rabu, 7 Mei 2025 Rapat Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 yang bertujuan membantu tiap organisasi di lingkup pemerintahan untuk mengetahui secara cepat risiko korupsi yang ada di lingkungan kerjanya dan diharapkan memperoleh rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti oleh K/L/PD sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.